Contoh Cara Berpikir Sinkronik dan Diakronik

Contoh Cara Berpikir Sinkronik dan Diakronik - Cara berpikir sinkronik dan diakronik adalah cara berpikir sejarah yang digunakan untuk memahami suatu peristiwa atau fenomena sejarah. Di bawah ini adalah contoh cara berpikir sinkronik dan diakronik.

Contoh Cara Berpikir Diakronik

Penerapan cara berpikir diakronik merupakan cara berpikir khas sejarah dengan ciri memanjang dalam waktu dan mementingkan proses terjadinya suatu peristiwa. Berhubungan dengan konsep itu, maka diakronik mengandung konsep periodesasi atau berdasarkan urutan peristiwa dan kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Jadi di dalam cara berpikir diakronik terdapat peristiwa sejarah dan waktu yang tersusun secara berurutan.

Misalnya tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat diuraikan secara memanjang dengan menguraikan secara kronologis terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing sejak abad ke-17.

Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia mengalami proses penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing sejak abad ke-17 sebelum memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945;

(1) Penjajahan VOC (1602-1799)

(2) Republik Bataaf (1799-1808)

(3) Pemerintahan Prancis (1808-1811)

(4) Pemerintahan Inggris (1811-1816)

(5) Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda (1816-1942)

(6) Pemerintahan militerisme Jepang (1942-1945)

Di dalam menguraikan rangkaian peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diawali dengan Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing terjadi lebih kurang hampir 3,5 abad yang berhasil diakhiri dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Contoh Cara Berpikir Sinkronik

Sebagai contoh berpikir sinkronik yaitu peristiwa penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959) dengan menguraikan berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Berpikir sinkronik merupakan cara berpikir yang sangat khas dari penerapan cara berpikir ilmu-ilmu sosial. Sebagai contoh disini akan diuraikan tentang penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959) dengan menguraikan aspek keadaan ekonomi.

Meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945 tetapi kondisi ekonomi Indonesia yang sudah merdeka selama lima tahun itu masih sangat buruk. Usaha-usaha untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia pun berjalan tersendat-sendat.

Di bawah ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat pada waktu itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah negara yang baru mencapai kemerdekaannya, Indonesia hanya dapat mengandalkan jenis komoditas ekspor terutama pada hasil bumi, yaitu pada jenis komoditas pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan dapat memukul perekonomian Indonesia. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda hingga masa pemerintahan militerisme Jepang. Terutama Jepang membutuhkan hasil alam pertanian dan perkebunan guna mendukung Perang Asia Timur Raya.

2. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, bangsa Indonesia diharuskan menanggung beban ekonomi dan keuangan. Beban ekonomi tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun Rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun Rupiah.

3. Defisit keuangan yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu sebesar 5,1 miliar rupiah. Hal yang perlu dipahami bahwa sistem politik dan keuangan Pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang oleh pemerintah Kerajaan Belanda.

4. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sehingga menyebabkan bangsa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, serta belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. Hal ini berlainan dengan Amerika Serikat setelah merdeka dari penjajahan Inggris yang telah mapan dan mampu mengelola ekonominya sendiri dan bahkan mampu bersaing dengan negara-negara lama.

5. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan dan kondusif. Hal itu disebabkan maraknya upaya-upaya disintegrasi melalui serangkaian pemberontakan maupun gerakan separatisme di berbagai wilayah Indonesia.

6. Instabiltas situasi politik dalam negeri yang akhirnya mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan demi menjaga keamanan dan keutuhan negara menjadi semakin besar.

7. Kabinet-kabinet yang dibentuk dan memerintah sepanjang periode demokrasi liberal (1950-1959) terlalu sering mengalami jatuh-bangunnya kabinet. Sehingga situasi ini juga berdampak pada program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

8. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Dari pelbagai masalah tersebut, masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah antara lain adalah dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

Dari uraian kondisi ekonomi pada masa penerapan sistem demokrasi liberal (1950-1959) di Indonesia dapat direkonstruksikan peristiwa tersebut dengan berpikir sinkronik yaitu dengan menganalisa permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penerapan sistem demokrasi liberal (1950-1959).

Sejarah Kemunculan Komunisme di Indonesia

 
Sejarah Kemunculan Komunisme di Indonesia - Penanaman modal kapital di Indonesia pada sejak akhir abad ke-XIX telah meningkat dengan sangat cepat. Hal ini telah membawa perubahan besar di dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia (Hindia-Belanda). Untuk mengerjakan bahan-bahan mentah, pemerintah kolonial Belanda mendirikan pabrik-pabrik, membangun pelabuhan-pelabuhan, jalan raya dan jalan-jalan kereta-api. Akan tetapi, semua itu bukanlah demi memperbaiki kondisi Hindia-Belanda yang sedang mengalami keterpurukan di bidang ekonomi dan sosial, melainkan untuk mengintensifkan pendapatan pemerintah kolonial terhadap rakyat bumiputera.
 
Dengan demikian pengaruh kapitalisme yang besar semakin masuk ke dalam masyarakat Hindia-Belanda. Masuknya pengaruh dari kapitalisme itu telah mendorong lahirnya kelas-kelas baru di dalam masyarakat Indonesia, yaitu; proletar, intelektual dan borjuasi. Lahirnya kelas proletar ini selanjutnya yang mendorong berdirinya organisasi serikat buruh di berbagai tempat di Indonesia. Di banyak tempat di Indonesia mulai berdiri serikat-serikat buruh, seperti serikat buruh pelabuhan, serikat buruh kereta-api, serikat buruh percetakan dan serikat buruh-serikat buruh di pabrik-pabrik lainnya.
 

Berdirinya Serikat Buruh di Hindia-Belanda

 
Pada tahun 1905 berdirilah serikat buruh kereta-api yang bernama SS-Bond (Staats-Spoor Bond). Dalam tahun 1908 berdirilah Perkumpulan Pegawai Spoor dan Trem (Vereniging van Spoor en Tram Personeel – VSTP), suatu serikat buruh kereta-api yang terkenal militan pada saat itu.
 
Serikat-serikat buruh ini merupakan sekolah-sekolah politik bagi massa kaum buruh. Akan tetapi, perjuangan serikat buruh adalah perjuangan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan langsung daripada para anggotanya, untuk perbaikan upah dan syarat-syarat kerja, suatu perjuangan yang terbatas pada soal-soal sosial ekonomi. Kesadaran yang diperoleh melalui aksi-aksi  pemogokan belumlah dapat mencapai tingkat kesadaran-kelas yang sempurna, tetapi baru pada tingkat kesadaran pertentangan antara mereka sebagai buruh-upahan terhadap majikannya itu sendiri yang memeras tenaganya, tingkat kesadaran yang ada masih sangat mendasar hanya kesadaran yang masih terbatas untuk memperjuangkan nasibnya sendiri, nasib golongannya saja.
 
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan gerakan buruh, kesadaran politik dan orgarisasi kelas buruh pun meningkat pula. Kelas buruh menghendaki suatu organisasi yang tidak hanya membatasi diri pada perjuangan serikat buruh, sebab hanya dengan organisasi serikat buruh, sistem kapitalisme, yang merupakan sumber kemiskinan dan kesengsaraan bagi seluruh massa pekerja, tidaklah dapat ditumbangkan. Untuk menumbangkan sistem kapitalisme, kelas buruh harus menjalankan perjuangan politik yang revolusioner, kelas buruh harus memiliki partai politik.
 
Tingkat kesadaran kelas buruh inilah yang mendorong berdirinya suatu partai politik, yang merupakan alat untuk memperjuangkan cita-cita dan politik daripada klas buruh. Partai politik klas buruh ini tidaklah hanya untuk memimpin perjuangan klas buruh guna perbaikan upah dan syarat-syarat kerja kaum buruh, akan tetapi sampai dengan untuk merombak susunan masyarakat yang memaksa seseorang yang tidak bermilik harus menjual tenaganya kepada kaum kapitalis-imperialis.
 

Munculnya Partai Buruh di Hindia-Belanda

 
Pada bulan Mei tahun 1914 di Semarang telah berdiri Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia (Indische Sociaal Democratische Vereniging — ISDV), suatu organisasi politik yang menghimpun intelektual-intelektual revolusioner bangsa Indonesia dan Belanda. Tujuannya ialah untuk menyebarkan Marxisme di kalangan kaum buruh dan Rakyat Indonesia. Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia inilah yang pada tanggal 23 Mei tahun 1920 berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
 
Lahirnya PKI merupakan peristiwa yang sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan Rakyat Indonesia. Pemberontakan kaum tani yang tidak teratur dan bersifat perjuangan sedaerah atau sesuku dalam melawan imperialisme Belanda, yang terus menerus mengalami kegagalan, sejak PKI berdiri, menjadi diganti dengan perjuangan proletariat yang terorganisasi dan yang memimpin perjuangan kaum tani dan gerakan revolusioner lainnya.
 
Pecahnya Revolusi Oktober di Rusia tahun 1917 sangat berpengaruh pada proletariat Indonesia. Lahirnya PKI dan perkembangannya tidaklah dapat dipisahkan dari pengaruh kemenangan Revolusi Oktober itu. Kemenangan Revolusi Oktober Besar di Rusia itu telah membangkitkan kesadaran Rakyat-Rakyat jajahan yang dipengaruhi oleh ideologi komunisme. Revolusi Oktober, memberi keyakinan kepada Rakyat Indonesia, bahwa imperialisme Belanda pasti dapat dijatuhkan, dan Rakyat Hindia-Belanda akan dapat mendirikan negara yang bebas dan merdeka.
 

Sneevliet dan Kemunculan PKI

 
Kemunculan paham Komunisme diawali dengan datangnya kaum komunis dari Belanda bernama lengkap Hendricus Josephus Fransiscus atau dikenal dengan Sneevliet. Proses berpolitiknya dimulai ketika tahun 1901 pada usia 20-an, dia mulai berkenalan dengan gelanggang politik. Ia bergabung dalam Sociaal Democratische Arbeid Partij (Partai Buruh Sosial Demokrat) di Belanda. Sneevliet memimpin pemogokan-pemogokan buruh di Belanda lewat federasi serikat buruh yang dibuat oleh Pemerintah Belanda mulai melakukan penekanan terhadap Sneevliet. Pada tahun 1912 ia mengundurkan diri setelah terjadi konflik antara serikat buruh yang dipimpinnya dengan federasi serikat buruh.
 
Tahun 1913 pertama kali ia menginjakkan kaki ke Indonesia, tepat setelah dunia pergerakan di Hindia Belanda sedang bersemi. Pada tahun 1914, ia mendirikan sebuah organisasi politik yang diberi nama Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) pada tahun 1914, dalam waktu setahun perkembangan organisasi mengalami perkembangan pesat menjadi ratusan anggotanya.
 
Usaha Sneevliet yang meletakkan pondasi bagi perkembangan PKI adalah membentuk nekleus kaum sosialis yang dimulai dari para pekerja asing berkebangsaan Belanda, membangun gerakan serikat buruh, dan melakukan intervensi ke dalam gerakan nasionalis. Dengan mengangkat isu perlawanan terhadap kolonialisme-imperialisme sehingga keberadaan ideologi komunisme dapat diterima oleh para pemuda di Indonesia.