Sabtu, 19 Juni 2021

Contoh Cara Berpikir Sinkronik dan Diakronik

Contoh Cara Berpikir Sinkronik dan Diakronik

Contoh Cara Berpikir Sinkronik dan Diakronik - Cara berpikir sinkronik dan diakronik adalah cara berpikir sejarah yang digunakan untuk memahami suatu peristiwa atau fenomena sejarah. Di bawah ini adalah contoh cara berpikir sinkronik dan diakronik.

Contoh Cara Berpikir Diakronik


Penerapan cara berpikir diakronik merupakan cara berpikir khas sejarah dengan ciri memanjang dalam waktu dan mementingkan proses terjadinya suatu peristiwa. Berhubungan dengan konsep itu, maka diakronik mengandung konsep periodesasi atau berdasarkan urutan peristiwa dan kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Jadi di dalam cara berpikir diakronik terdapat peristiwa sejarah dan waktu yang tersusun secara berurutan.

Misalnya tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat diuraikan secara memanjang dengan menguraikan secara kronologis terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing sejak abad ke-17.

Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia mengalami proses penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing sejak abad ke-17 sebelum memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945;

(1) Penjajahan VOC (1602-1799)

(2) Republik Bataaf (1799-1808)

(3) Pemerintahan Prancis (1808-1811)

(4) Pemerintahan Inggris (1811-1816)

(5) Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda (1816-1942)

(6) Pemerintahan militerisme Jepang (1942-1945)

Di dalam menguraikan rangkaian peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diawali dengan Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing terjadi lebih kurang hampir 3,5 abad yang berhasil diakhiri dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Contoh Cara Berpikir Sinkronik


Sebagai contoh berpikir sinkronik yaitu peristiwa penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959) dengan menguraikan berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Berpikir sinkronik merupakan cara berpikir yang sangat khas dari penerapan cara berpikir ilmu-ilmu sosial. Sebagai contoh disini akan diuraikan tentang penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959) dengan menguraikan aspek keadaan ekonomi.

Meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945 tetapi kondisi ekonomi Indonesia yang sudah merdeka selama lima tahun itu masih sangat buruk. Usaha-usaha untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia pun berjalan tersendat-sendat.

Di bawah ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat pada waktu itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah negara yang baru mencapai kemerdekaannya, Indonesia hanya dapat mengandalkan jenis komoditas ekspor terutama pada hasil bumi, yaitu pada jenis komoditas pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan dapat memukul perekonomian Indonesia. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda hingga masa pemerintahan militerisme Jepang. Terutama Jepang membutuhkan hasil alam pertanian dan perkebunan guna mendukung Perang Asia Timur Raya.

2. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, bangsa Indonesia diharuskan menanggung beban ekonomi dan keuangan. Beban ekonomi tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun Rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun Rupiah.

3. Defisit keuangan yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu sebesar 5,1 miliar rupiah. Hal yang perlu dipahami bahwa sistem politik dan keuangan Pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang oleh pemerintah Kerajaan Belanda.

4. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sehingga menyebabkan bangsa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, serta belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. Hal ini berlainan dengan Amerika Serikat setelah merdeka dari penjajahan Inggris yang telah mapan dan mampu mengelola ekonominya sendiri dan bahkan mampu bersaing dengan negara-negara lama.

5. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan dan kondusif. Hal itu disebabkan maraknya upaya-upaya disintegrasi melalui serangkaian pemberontakan maupun gerakan separatisme di berbagai wilayah Indonesia.

6. Instabiltas situasi politik dalam negeri yang akhirnya mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan demi menjaga keamanan dan keutuhan negara menjadi semakin besar.

7. Kabinet-kabinet yang dibentuk dan memerintah sepanjang periode demokrasi liberal (1950-1959) terlalu sering mengalami jatuh-bangunnya kabinet. Sehingga situasi ini juga berdampak pada program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

8. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Dari pelbagai masalah tersebut, masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah antara lain adalah dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

Dari uraian kondisi ekonomi pada masa penerapan sistem demokrasi liberal (1950-1959) di Indonesia dapat direkonstruksikan peristiwa tersebut dengan berpikir sinkronik yaitu dengan menganalisa permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penerapan sistem demokrasi liberal (1950-1959).